Workshop Kedaruratan PMI Papua Dibuka: Sekjen PMI dan Kepala Delegasi Regional ICRC Tekankan Rekrutmen Mandat dan Ketangguhan Relawan
Meskipun dilaksanakan secara fisik di Jayapura, upacara pembukaan ini mendapatkan atensi penuh dari tingkat pusat dan internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Pusat, A.M. Fachir, bersama Kepala Delegasi Regional Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Martin De Boer, turut hadir memberikan sambutan khusus dan apresiasi mendalam secara daring (online) di hadapan puluhan delegasi kabupaten/kota.
Dalam arahannya via online, Sekjen PMI Pusat A.M. Fachir memberikan catatan strategis mengenai masa depan tata kelola sumber daya manusia di tubuh organisasi kemanusiaan tersebut. Beliau mengapresiasi inisiatif penguatan karkasan di wilayah Papua, namun mengingatkan bahwa ujung tombak pelayanan berada pada kualitas para personelnya.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya komitmen bersama ini. Satu hal yang perlu kita tekankan secara berkelanjutan adalah vitalnya proses perekrutan relawan yang terstruktur serta pemberian pelatihan yang baik. Melalui standardisasi diklat yang komprehensif, kita dapat mencetak dan memastikan mereka tumbuh menjadi relawan yang tangguh, siap pakai, dan memiliki kesiapan taktis yang matang saat diterjunkan ke area krisis," tegas A.M. Fachir dalam sambutan daringnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Martin De Boer, menyampaikan pandangan internasionalnya mengenai aspek keselamatan operasional. Martin menyampaikan apresiasi besar atas kerja sama erat antara Pemprov Papua, PMI, dan ICRC dalam mengupayakan ruang aman bagi gerakan kepalangmerahan di wilayah-wilayah sensitif.
"ICRC memberikan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya workshop ini di Jayapura. Harapan besar kami, materi dan instrumen yang diujikan dalam workshop ini benar-benar bermanfaat untuk membangun kesiapsiagaan relawan Papua, khususnya dalam mengadopsi Kerangka Akses yang Lebih Aman (Safer Access Framework) demi menjamin pelayanan publik yang optimal," ungkap Martin De Boer melalui layar virtual.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekda Christian Sohilait menyambut baik arahan kedua tokoh tersebut. Dalam situasi kekerasan akibat gangguan keamanan maupun konflik sosial, tantangan yang dihadapi oleh para relawan jauh lebih kompleks dibanding bencana alam konvensional. Oleh sebab itu, integrasi materi antara peran kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi menu wajib dalam diklat yang berlangsung selama lima hari ini, dari tanggal 25 hingga 29 Agustus 2026.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Baca Juga:
Post a Comment