Perkuat Ketangguhan Komunitas, WFP dan BNPB Dorong Integrasi Panduan AMPD dalam Pendekatan Destana

ANEWS.co, KUPANG — World Food Programme (WFP) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berkomitmen memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta jejaring organisasi non-pemerintah (NGO/CSO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen ini diwujudkan melalui Lokakarya Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana) Terintegrasi dengan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang digelar di Hotel Kristal, Kupang, selama dua hari pada 4–5 Agustus 2026.

Kepala Kantor WFP Cabang Kupang, Nunuk Supraptina, menjelaskan bahwa WFP senantiasa mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan bencana melalui pendekatan anticipatory action. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat ketangguhan masyarakat di tengah ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.

"AMPD menjadi pendekatan dalam sistem Penanggulangan Bencana untuk mendorong informasi Peringatan Dini agar diterjemahkan menjadi aksi nyata. Melalui lokakarya ini, panduan fasilitator akan mengintegrasikan AMPD ke dalam Pendekatan Desa Tangguh Bencana. Kemitraan menjadi kunci utama agar mampu mewujudkan ketangguhan bersama di level komunitas," ujar Nunuk.

Nunuk menambahkan, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Yogyakarta dengan harapan para peserta dapat memberikan catatan kritis serta masukan konstruktif untuk menyempurnakan seluruh panduan yang ada.

Kolaborasi Kunci Mengurangi Risiko Bencana

Dukungan senada disampaikan oleh Sekretaris BPBD Provinsi NTT, Johanes Takadosi, S.SiT., M.Sc. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara jejaring Pentahelix—meliputi pemerintah, NGO, dunia usaha, akademisi, hingga media—dalam mendukung kesiapsiagaan bencana di NTT.

Johanes menerangkan bahwa pendekatan Aksi Merespon Peringatan Dini, sebagaimana termuat dalam Peraturan BNPB No. 02 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini, merupakan sarana penting untuk menekan dampak buruk bencana.

"AMPD memang tidak bisa mencegah bencana terjadi, tetapi mampu mengurangi risiko yang ditimbulkannya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada BNPB dan WFP yang telah menginisiasi kegiatan ini. Melalui lokakarya ini, kami berharap peserta dapat saling berbagi cerita dan pengalaman nyata tentang proses integrasi AMPD demi mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana hingga Keluarga Aman dan Tangguh," ungkap Johanes.

Tiga Pilar Kunci AMPD dalam Destana

Analis Kebencanaan Ahli Madya pada Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Melissa Aprilia, SKM, menyampaikan bahwa penyusunan panduan integrasi ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan memangkas jumlah korban jiwa. Panduan ini dirancang untuk mendukung operasional lapangan, khususnya dalam menentukan trigger (pemicu) dan threshold (ambang batas) ancaman bencana hidrometeorologi.

"Kita perlu memahami prinsip dasar Destana, yaitu pemberdayaan masyarakat yang mandiri, inklusif, dan integratif. Oleh karena itu, panduan yang ada perlu kita bedah dan kritisi bersama agar dapat dipahami dan mempermudah kerja para fasilitator saat menerapkan AMPD di tingkat desa," jelas Melissa.

Melissa memaparkan tiga pilar kunci dalam memahami AMPD, yaitu:

1. Peringatan Dini (Early Warning)

2. Aksi Dini (Early Action)

3. Dukungan Pendanaan (Flexible/Anticipatory Financing)

Ketiga pilar tersebut diuji sejauh mana dapat menyatu dengan pendekatan Destana untuk menghasilkan ketangguhan desa di tingkat Pratama, Madya, hingga Utama.

Menjadikan Masyarakat Desa sebagai Subjek Ketangguhan

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, MMB, menggarisbawahi bahwa mekanisme penanggulangan bencana harus menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama.

"Masyarakat desa harus menjadi subjek ketangguhan, bukan sekadar objek. Kita patut berbangga karena Indonesia memiliki basis relawan yang sangat kuat hingga tingkat desa. Maka dari itu, panduan kita harus bersifat kontekstual dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem kerja serta penganggaran desa," tegas Pangarso.

Pangarso berharap panduan AMPD tidak berhenti sebagai dokumen informatif belaka, melainkan benar-benar terintegrasi di seluruh level desa dan kelurahan untuk melahirkan komunitas yang tangguh secara inklusif.

Diikuti Berbagai Pemangku Kepentingan

Lokakarya yang diinisiasi lewat kerja sama WFP dan BNPB ini diikuti secara antusias oleh berbagai instansi pemerintah dan mitra pembangunan. Di antaranya BPBD Provinsi NTT, Bapperida NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT, BPBD Kota dan Kabupaten Kupang, BMKG Wilayah NTT, PMI NTT, serta berbagai organisasi NGO/CSO yang aktif bergerak di wilayah NTT.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, interaktif, dan partisipatif, ditandai dengan banyaknya catatan kritis dari peserta untuk penyempurnaan panduan integrasi AMPD-Destana ke depan.