Optimalisasi Mitigasi: BPBD Kabupaten Blitar Gelar Review Gladi Kontinjensi Erupsi Gunung Kelud

ANEWS.co,  BLITAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Review Pelaksanaan Gladi Kontinjensi Penanganan Letusan Gunung Api Kelud yang bertempat di Aula BPBD Kabupaten Blitar pada hari Kamis, 6 Agustus 2026.

Kegiatan krusial ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, ST., MM, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sabar. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta lintas sektoral yang merepresentasikan unsur pentahelix kebencanaan, mulai dari jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, hingga organisasi relawan dan kemanusiaan.

Sinergi Lintas Instansi: Melibatkan 40 Peserta Lintas Sektoral

Keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada kolaborasi erat berbagai pihak sejak tahap prabencana. Dalam rapat koordinasi ini, unsur peserta yang hadir mencakup spektrum yang sangat luas dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah.

Beberapa instansi dan lembaga strategis yang berpartisipasi aktif dalam forum ini antara lain:

• Unsur TNI dan POLRI sebagai pilar utama pengamanan, ketertiban, dan evakuasi darurat.
• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.
• Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang memegang kendali atas logistik dan dapur umum pengungsian.
• Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
• Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang mengatur rekayasa lalu lintas jalur evakuasi.
• Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sebagai instansi pengamat aktivitas gunung api.
• Posko SAR Malang.
• Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar.
• Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang memastikan kelancaran komunikasi darurat.
• Berbagai lembaga serta komunitas penggiat kebencanaan lokal lainnya.

Urgensi Pembaruan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, ST., MM, memaparkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana harus terus dievaluasi agar selalu relevan dengan dinamika di lapangan.

"Pertemuan ini bertujuan untuk menyempurnakan Rencana Kontinjensi (Renkon) Penanganan Letusan Gunung Api Kelud, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat semakin bersinergi, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta lebih siap dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Kelud," ujar Wahyudi di hadapan puluhan peserta rapat.

Pernyataan senada juga dipertegas oleh Happy, selaku Konsultan Kebencanaan BPBD Kabupaten Blitar, dalam sesi pemaparan materi teknis penyusunan dokumen. Menurutnya, pembaruan dokumen Renkon sudah menjadi kebutuhan mutlak yang mendesak. Dokumen perencanaan kontinjensi yang lama diketahui telah disusun sekitar tiga tahun yang lalu dan kini sudah banyak mengalami perubahan mendasar.

"Penyusunan Renkon yang baru menjadi sangat penting mengingat dokumen sebelumnya telah disusun sekitar tiga tahun lalu dan kini sudah banyak mengalami perubahan, terutama terkait kondisi lapangan, infrastruktur, serta data kependudukan," jelas Happy dalam paparannya.

Masukan Strategis dan Rekomendasi dari PMI Kabupaten Blitar

Sesi diskusi interaktif dalam rapat koordinasi tersebut diwarnai oleh berbagai masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan. Salah satu pandangan dan rekomendasi strategis yang mendapat perhatian khusus disampaikan oleh perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar, Sunu Ali Wardhana, selaku Sekretaris Pengurus.

Dalam pemaparannya, Sunu merumuskan empat poin masukan penting guna menyempurnakan dokumen Rencana Kontinjensi Gunung Kelud:

1. Peninjauan Kembali Kondisi Lapangan: Perlunya pengecekan fisik secara berkala terhadap kondisi eksisting di lapangan, khususnya menyangkut kelayakan jalur evakuasi utama, rambu penunjuk arah, serta kapasitas daya tampung titik kumpul (assembly points) warga.
2. Pemutakhiran Data Populasi Terdampak: Pemerintah daerah harus segera memperbarui data kependudukan secara akurat mengenai jumlah warga yang bermukim di wilayah-wilayah yang berpotensi langsung terdampak, meliputi Kecamatan Gandusari, Garum, Nglegok, Ponggok, dan Udanawu.
3. Pendataan Kesiapan Sumber Daya: Diperlukannya inventarisasi yang komprehensif terhadap ketersediaan sumber daya, baik dari segi sarana prasarana milik pemerintah maupun logistik dan personel yang dimiliki oleh para penggiat kebencanaan di Kabupaten Blitar.
4. Sinkronisasi Melalui Simulasi Berkala: Seluruh instansi dan unsur terkait harus menyelaraskan gerak langkah melalui pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang secara rutin dan terprogram.

Pentingnya Pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang

Menanggapi berbagai usulan dan dinamika diskusi, Konsultan Kebencanaan BPBD Kabupaten Blitar menekankan bahwa penyempurnaan dokumen tulis Renkon belumlah cukup jika tidak diuji melalui praktik langsung di lapangan.

"Setelah penyempurnaan dokumen Renkon, tahapan yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui latihan tersebut diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid, mekanisme penanganan darurat dapat berjalan efektif, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi letusan Gunung Kelud dapat terus ditingkatkan," tegas Happy.

Rangkaian latihan simulasi berupa Gladi Posko (Command Post Exercise) dirancang untuk menguji rantai komando, kecepatan pengambilan keputusan, serta efektivitas arus komunikasi darurat di pos komando taktis. Sementara itu, Gladi Lapang (Field Training Exercise) akan menguji kesiapan fisik di lapangan, mulai dari proses peringatan dini (early warning), mobilisasi masyarakat menuju titik evakuasi, hingga pendirian pos pengungsian sementara.

Langkah Strategis Menuju Kabupaten Blitar Tangguh Bencana

Rapat koordinasi dan review pelaksanaan gladi kontinjensi ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Blitar dalam membangun ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh dan terintegrasi.

Dengan memadukan perencanaan berbasis data mutakhir, pemutakhiran informasi demografi di zona rawan erupsi, kejelasan pembagian peran antarinstansi, serta uji coba operasional secara berkala melalui gladi, diharapkan seluruh elemen di Kabupaten Blitar—baik pemerintah, aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat luas—memiliki kesiapan mental dan teknis yang optimal. Upaya preventif ini diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana dan mewujudkan tujuan utama perlindungan keselamatan jiwa warga secara menyeluruh (zero casualty).