Darurat Kekeringan Jatim: PMI dan BPBD Kebut Distribusi Air di Mojokerto-Pasuruan
Penguatan komitmen dan penyusunan strategi taktis tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang diselenggarakan di Markas PMI Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan peta jalan distribusi bantuan, armada logistik, hingga respons jangka panjang di lapangan.
Rapat koordinasi strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, Dr. Edi Purwinarto, M.Si., beserta jajaran staf operasional PMI Jatim, pengurus PMI Kabupaten Mojokerto, serta PMI Kabupaten Pasuruan. Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan dari BPBD Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Pasuruan, dan BPBD Provinsi Jawa Timur.
Strategi Pemenuhan Air: Pipanisasi dan Asesmen Cepat
Dalam arahannya, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Dr. Edi Purwinarto, M.Si., menegaskan pentingnya intervensi taktis yang tidak hanya berfokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga solusi jangka menengah.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih di area krisis harus ditempuh melalui dua jalur utama: efisiensi distribusi darurat dan pembangunan infrastruktur pipanisasi langsung dari sumber air yang masih produktif.
"Penanganan dampak kekeringan ini tidak bisa hanya bersifat sementara. Kita harus mendorong langkah strategis seperti pemanfaatan pipanisasi dari sumber-sumber air potensial, di samping terus menggencarkan distribusi air bersih secara reguler ke titik-titik pemukiman yang terisolasi dari akses air," ujar Edi.
Selain infrastruktur, Edi menekankan krusialnya penataan status administratif bencana di tingkat daerah. Ia mengimbau jajaran PMI kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak kemarau namun belum menetapkan status tanggap darurat agar segera melakukan evaluasi dan menaikkan status kebencanaan secara formal.
Penetapan status ini sangat penting agar alokasi sumber daya, anggaran darurat, serta penagihan bantuan teknis dapat dilakukan secara cepat dan akuntabel jika kondisi krisis memburuk.
Khusus kepada jajaran pengurus dan relawan PMI Kabupaten Pasuruan, Edi secara langsung menginstruksikan percepatan proses asesmen kebutuhan (needs assessment) di pemukiman warga terdampak.
"Melalui asesmen yang presisi, validasi data penerima manfaat akan jauh lebih akurat. Ini memastikan penyaluran bantuan armada air bersih dari PMI dan BPBD benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan," tegasnya.
Pembagian Peran dan Pembagian Tugas Operasional
Guna menjamin efisiensi penanganan di lapangan dan mengeliminasi tumpang-tindih peran, rakor ini menyepakati skema kolaborasi terintegrasi antara elemen pemerintah dan organisasi kemanusiaan:
BPBD Provinsi & Kabupaten: Bertindak sebagai penyedia pasokan air baku, penanggung jawab koordinasi lintas dinas, penyedia anggaran tak terduga (BTT), serta penguat dukungan logistik sarana-prasarana dasar.
PMI Provinsi & Kabupaten: Berperan sebagai eksekutor operasional lapangan dengan mengerahkan armada truk tangki air, mendirikan tandon atau sarana penampungan air bersih sementara (water bladder), serta menerjunkan personel relawan KSR untuk pendistribusian langsung hingga ke rumah-rumah warga (door-to-door).
Kekeringan Tahunan dan Prediksi Kemarau Panjang BMKG
Sementara itu, Heru W, Analis Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur yang hadir mewakili Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur, memaparkan gambaran spasial kerentanan kekeringan di kawasan Mojokerto dan Pasuruan.
Ia mengungkapkan bahwa kawasan seperti Kecamatan Ngoro di Kabupaten Mojokerto dan sejumlah distrik di Kabupaten Pasuruan kerap menjadi wilayah langganan krisis air bersih setiap kali musim kemarau tiba.
"Kawasan Ngoro dan beberapa titik di Pasuruan secara geografis memiliki karakteristik geografis dan iklim yang membuat cadangan air tanahnya cepat menyusut saat kemarau. Oleh sebab itu, bantuan air bersih secara berkala menjadi kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup warga di sana," kata Heru.
Menghadapi eskalasi musim kemarau tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan di tingkat provinsi.
Hingga awal Agustus 2026, tercatat sedikitnya 21 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur yang telah menerbitkan status siaga maupun tanggap darurat kekeringan secara resmi.
Di tempat terpisah, pejabat BPBD Jatim, Gatot, menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan penuh harus dipertahankan mengingat peringatan dini yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Prediksi BMKG menunjukkan bahwa gelombang kemarau tahun ini diperkirakan masih akan terus berlangsung dan mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Timur hingga akhir Desember 2026.
"Prediksi BMKG menunjukkan bahwa durasi musim kemarau kali ini cukup panjang, bahkan diperkirakan bertahan hingga akhir Desember. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah. Sinergi antara Pemprov, BPBD, PMI, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus dijaga agar kebutuhan mendasar masyarakat akan air bersih tidak terputus," ujar Gatot.
Gatot juga menambahkan bahwa BPBD Jatim secara konsisten terus mendukung operasional distribusi air bersih, termasuk pengiriman berkala ke daerah rawan seperti Kecamatan Ngoro. Jika intensitas kekeringan meningkat dan kapasitas penanganan daerah mulai terbatas, BPBD Provinsi Jawa Timur siap mengucurkan dukungan operasional tambahan melalui pos anggaran kedaruratan yang dialokasikan Pemprov.
Melalui konsolidasi data yang presisi, pemetaan wilayah terdampak yang terus diperbarui, serta mobilisasi armada secara massal, sinergi antara PMI dan BPBD ini diharapkan mampu memperluas daya jangkau distribusi air bersih secara signifikan. Kolaborasi ini dirancang untuk meminimalkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dialami masyarakat terdampak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, serta kawasan krisis lainnya di Jawa Timur.
Post a Comment