Relawan Empat Kabupaten NTT Disiapkan Salurkan Bantuan Tunai Pascagempa

ANEWS.co, MANGGARAI - Bantuan Tunai PMI Gempa Flores menjadi salah satu fokus utama upaya pemulihan masyarakat terdampak Gempa Flores 2026. Untuk memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) serta American Red Cross (AmCross) menggelar On-the-Job Training (OJT) Cash and Voucher Assistance (CVA) bagi pengurus, staf, dan relawan PMI dari empat kabupaten terdampak di Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, sejak 25 hingga 27 Oktober 2026 di Rumah Ret-Ret Puspita Efata, Ruteng, Kabupaten Manggarai, tersebut menjadi bagian dari persiapan penting sebelum pelaksanaan distribusi bantuan tunai kepada masyarakat terdampak bencana.

Peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo. Mereka dipersiapkan untuk memahami seluruh tahapan program bantuan tunai dan voucher, mulai dari pendataan, verifikasi calon penerima manfaat, seleksi, hingga proses distribusi bantuan kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai penting mengingat bantuan tunai memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan bantuan konvensional dalam bentuk barang. Selain membutuhkan ketelitian administrasi, program tersebut juga menuntut kemampuan relawan dalam memastikan setiap penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Utusan IFRC, Husni Mubarok yang akrab disapa Bang Alex, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari percepatan persiapan sumber daya manusia PMI di wilayah terdampak bencana.

"Tujuan OJT ini sebenarnya adalah upaya kita secara cepat untuk mempersiapkan tim, khususnya teman-teman di empat kabupaten, untuk melakukan distribusi cash yang merupakan salah satu modalitas bantuan kita kepada masyarakat yang terdampak bencana," ujar Husni Mubarok.

Menurutnya, bantuan tunai dan voucher atau Cash and Voucher Assistance (CVA) merupakan pendekatan kemanusiaan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhan paling mendesak yang harus dipenuhi selama proses pemulihan pascabencana.

Pendekatan tersebut terus berkembang dalam praktik kemanusiaan modern karena dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Dibandingkan bantuan barang yang jenisnya telah ditentukan oleh lembaga pemberi bantuan, bantuan tunai memungkinkan setiap keluarga menentukan prioritas yang berbeda sesuai kondisi yang mereka hadapi.

Dalam konteks pascagempa, kebutuhan setiap keluarga memang tidak selalu sama. Ada keluarga yang membutuhkan bahan bangunan untuk perbaikan rumah, sementara keluarga lain mungkin lebih membutuhkan kebutuhan rumah tangga dasar, perlengkapan anak, atau kebutuhan lainnya yang mendesak.

Karena itu, pelaksanaan bantuan tunai membutuhkan proses yang cermat sejak tahap awal. Pendataan dan verifikasi menjadi fondasi utama untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Husni menjelaskan bahwa seluruh proses harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun para pihak yang mendukung program kemanusiaan tersebut.

"Dengan begitu, kita juga bekerja lebih teliti agar semua proses ini bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, PMI akan menggunakan data dasar yang dirilis pemerintah daerah sebagai referensi utama. Salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) Bupati yang memuat daftar keluarga yang telah diverifikasi mengalami kerusakan rumah berat akibat Gempa Flores 2026.

Keberadaan data resmi pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga akurasi program sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan. Melalui sinkronisasi data tersebut, PMI berupaya memastikan bahwa bantuan yang tersedia dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Meski demikian, Husni juga mengakui bahwa keterbatasan sumber daya bantuan membuat tidak semua keluarga terdampak dapat menerima bantuan melalui program ini. Oleh karena itu, proses seleksi penerima manfaat harus dilaksanakan berdasarkan data dan kriteria yang jelas.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para relawan PMI yang nantinya terjun langsung ke lapangan. Mereka tidak hanya dituntut memahami prosedur teknis pendistribusian bantuan, tetapi juga harus mampu menjaga prinsip kemanusiaan, independensi, netralitas, dan akuntabilitas selama menjalankan tugas.

Koordinator TDB Gempa Bumi PMI NTT, Adrian Jeharun, menegaskan bahwa kegiatan OJT ini merupakan sarana pembelajaran yang sangat penting sebelum program bantuan dijalankan.

Menurut Adrian, waktu implementasi yang tersedia relatif singkat, sementara kebutuhan masyarakat terdampak masih cukup besar. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mampu menyerap materi pelatihan secara maksimal.

"Peserta dari empat kabupaten ini baik pengurus, staf dan relawan diharapkan mampu belajar dengan baik terkait mekanisme penyaluran cash dan voucher ini. Kita punya waktu hanya satu bulan untuk mengimplementasikan bantuan ini," kata Adrian Jeharun.

Ia menambahkan bahwa lebih dari dua bulan pascagempa, masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan dan keterbatasan. Kehadiran program bantuan tunai PMI diharapkan dapat membantu mengurangi beban mereka sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang mendesak.

Materi yang diberikan selama OJT mencakup berbagai aspek teknis maupun etis. Mulai dari konsep dasar CVA, prosedur distribusi bantuan, mekanisme verifikasi data, hingga pemahaman mengenai kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengurus, staf, dan relawan PMI.

Peserta OJT dari PMI Kabupaten Manggarai Timur, Viktorinus Bomo, menjelaskan bahwa hari pertama pelatihan diawali dengan pembukaan oleh PMI Provinsi NTT, IFRC, dan fasilitator dari PMI Pusat.

Selanjutnya peserta memperoleh gambaran umum mengenai mekanisme bantuan tunai dan voucher serta berbagai prosedur yang harus dipahami sebelum program dilaksanakan di lapangan.

"Proses kegiatan OJT berlangsung di hari pertama yaitu tadi rangkaian kegiatan dimulai dan dibuka oleh PMI Provinsi NTT, IFRC dan Fasilitator dari PMI Pusat serta materi pengantar atau gambaran umum terkait materi OJT bantuan tunai dan voucher atau CVA dan bagaimana pendistribusian serta kode etik yang perlu dipahami oleh rekan-rekan relawan staf dan pengurus," ujar Viktorinus.

Selain aspek teknis, pelatihan juga menekankan pentingnya integritas relawan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus mengingat program bantuan tunai sangat bergantung pada ketepatan data dan transparansi pelaksanaan.

Ketua PMI Kabupaten Manggarai, Hyronnimus Kaunang, BcKn, mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan serius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Saya minta semua peserta belajar serius untuk mengambil langkah cerdas, disiplin, jujur dan teliti dalam menjalankan semua proses mulai dari assesment, verifikasi hingga penyaluran bantuan," tegasnya.

Sebanyak 26 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari 18 laki-laki dan 8 perempuan. Mereka didampingi oleh tiga fasilitator yakni Husni Mubarok, Anani Wele Soares, dan Hijir Ismail.

Keberadaan relawan yang telah memiliki pemahaman memadai mengenai CVA diharapkan mampu memperkuat kualitas pelaksanaan program di lapangan. Dengan kapasitas yang lebih baik, proses bantuan dapat berlangsung cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Lebih jauh, program ini tidak hanya berbicara mengenai penyaluran bantuan semata. Pada saat yang sama, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemulihan martabat masyarakat penyintas bencana dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan kebutuhan yang paling penting bagi keluarganya.

Pendekatan inilah yang membuat bantuan tunai semakin banyak digunakan dalam respons kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Selain lebih fleksibel, bantuan tunai dinilai mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal karena masyarakat membelanjakan bantuan yang diterima sesuai kebutuhan mereka.

Bagi PMI, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga sejauh mana bantuan tersebut mampu mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak Gempa Flores 2026.

Melalui pelatihan ini, PMI bersama IFRC dan AmCross menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan bukan hanya soal menyalurkan bantuan, melainkan memastikan setiap tahapan berlangsung profesional, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari dampak bencana.