Dari Ngebel Ponorogo, PMI Jatim Bahas Ancaman Regulasi hingga Masa Depan Layanan Kemanusiaan

ANEWS.co, PONOROGO – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur memperkuat konsolidasi organisasi melalui Pertemuan Koordinasi Jejaring PMI Wilayah Sub Regional IV Madiun yang berlangsung di Joglo Putra Dewa, kawasan wisata Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan pengurus PMI dan pimpinan Unit Donor Darah (UDD) dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Madiun Raya, yakni Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Nganjuk, dan Ponorogo sebagai tuan rumah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka dengan fokus utama membahas penguatan tata kelola organisasi, keseragaman struktur UDD, pengelolaan sumber daya manusia, hingga tantangan regulasi yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan kemanusiaan PMI.

Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, mengatakan forum jejaring merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan langkah antar-PMI daerah.

Menurutnya, konsolidasi telah lama menjadi agenda bersama, namun hingga kini masih terdapat banyak perbedaan dalam pengelolaan organisasi yang perlu mendapatkan perhatian.

"Forum ini bukan sekadar silaturahmi dan komunikasi. Yang paling penting adalah konsolidasi agar kita memiliki standar yang sama dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan kemanusiaan," kata Luhur.

Ia menjelaskan perbedaan tersebut antara lain menyangkut nomenklatur Unit Donor Darah, susunan organisasi, jabatan struktural, hingga kebijakan kepegawaian yang masih diterapkan berbeda di setiap daerah.

Selain itu, persoalan kesejahteraan pegawai juga menjadi perhatian. PMI daerah saat ini berupaya mencari formula yang tepat terkait jaminan hari tua dan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun skema Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Menurut Luhur, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri sehingga membutuhkan pembahasan bersama di tingkat jejaring maupun provinsi.

Soroti Regulasi Pendanaan

Selain tata kelola organisasi, isu yang mendominasi diskusi adalah regulasi pendanaan yang bersumber dari hibah pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyoroti implementasi regulasi terbaru yang berpotensi memengaruhi penggunaan dana hibah untuk menunjang kegiatan operasional organisasi.

Luhur mengatakan PMI daerah membutuhkan kesamaan persepsi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

"Yang perlu kita lakukan adalah menyamakan pemahaman sehingga pelayanan kemanusiaan tetap berjalan dan organisasi tetap mematuhi aturan yang berlaku," ujarnya.

PMI Ponorogo sendiri mengembangkan pendekatan Dana Kemanusiaan yang pelaksanaannya berlangsung sepanjang tahun dengan persetujuan pemerintah daerah, sehingga dukungan masyarakat terhadap program-program kemanusiaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Harapan kepada PMI Jatim

Koordinator Jejaring PMI Regional IV Madiun sekaligus Ketua PMI Kota Madiun, dr. Agung Sulistya Wardani, menilai kondisi saat ini membutuhkan penguatan pembinaan dari PMI Jawa Timur.

Ia berharap PMI Provinsi dapat memberikan perlindungan organisasi, pendampingan regulasi, serta penguatan kapasitas tata kelola keuangan bagi PMI kabupaten/kota.

Menurutnya, kepastian regulasi akan membuat pengurus dan pegawai PMI bekerja lebih tenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap ada pembinaan yang lebih kuat terkait pengelolaan keuangan, audit internal, maupun sistem yang bisa diterapkan secara seragam oleh PMI daerah," katanya.

Agung juga mengusulkan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat digunakan bersama oleh seluruh PMI kabupaten/kota untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

PMI Jatim Dinilai Paling Aktif

Sementara itu, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Rumah Sakit PMI Jawa Timur, dr. H. Harsono, mengapresiasi keberlangsungan jejaring PMI di Jawa Timur yang dinilai menjadi salah satu yang paling aktif di Indonesia.

Menurutnya, setiap forum jejaring harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan kebijakan di tingkat provinsi.

Harsono menegaskan bahwa berbagai masukan dari daerah akan diteruskan kepada PMI Jawa Timur untuk dibahas lebih lanjut.

"Kita ingin setiap pertemuan menghasilkan catatan yang jelas sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti secara bersama," ujarnya.

Hasil Pertemuan

Pertemuan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya memperkuat koordinasi terkait Dana Kemanusiaan, meningkatkan sinergi antara PMI dan Unit Donor Darah, menggali sumber pendanaan alternatif yang sah, serta menyampaikan hasil diskusi kepada PMI Jawa Timur sebagai bahan tindak lanjut.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan organisasi PMI menghadapi tantangan pelayanan kemanusiaan yang semakin kompleks di masa mendatang.

Penulis: Amin
Editor: Redaksi

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url