Tata Kelola Hibah APBD: DPRD Sumsel Berguru ke PMI DKI Jakarta
DPRD Sumsel pelajari tata kelola dana hibah APBD transparan dan akuntabel di PMI DKI Jakarta
Langkah kolaboratif antarwilayah ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat tata pamong organisasi kemanusiaan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan masyarakat secara berkesinambungan. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak substantif terhadap peningkatan efisiensi operasional organisasi di daerah.
Pentingnya Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Hibah APBD
Pengelolaan dana hibah publik memerlukan sistem pengawasan, pencatatan keuangan, dan tingkat akuntabilitas yang sangat ketat. PMI Provinsi DKI Jakarta selama ini dinilai berhasil membangun sistem manajemen keuangan yang tertib, efektif, dan transparan dalam memanfaatkan serta mengalokasikan dukungan APBD yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Alwis Gani, datang membawa agenda utama untuk membedah secara komprehensif mekanisme perencanaan, alokasi penganggaran, penyaluran program, hingga aspek pertanggungjawaban administratif dana hibah tersebut.
Dalam kesempatan diskusi formal tersebut, Alwis Gani menegaskan bahwa rekam jejak serta pengalaman praktis yang dimiliki oleh PMI Provinsi DKI Jakarta merupakan tolok ukur yang sangat relevan bagi pengembangan tata kelola bantuan sosial dan organisasi kemanusiaan di wilayah Sumatera Selatan.
"Maksud dan tujuan kami melakukan kunjungan kerja untuk belajar tentang bagaimana cara mengelola dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Palang Merah Indonesia (PMI)," ujar Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Alwis Gani.
Alwis menilai, rekam jejak operasional PMI Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu cabang organisasi kemanusiaan terbesar dan terbaik di Indonesia memberikan inspirasi konkret bagi penyempurnaan regulasi serta kebijakan penganggaran di Sumatera Selatan.
"PMI DKI Jakarta memiliki banyak usaha dan merupakan PMI terbaik di Indonesia. Minimal kami akan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan hasil belajar dari PMI DKI Jakarta," tambah Alwis saat memberikan sambutannya.
"Insyaallah, sepulang dari sini kami akan berkoordinasi dengan PMI Sumatera Selatan agar melakukan perubahan-perubahan walaupun tidak sebaik PMI DKI Jakarta," terangnya penuh optimisme terhadap perbaikan tata kelola di daerahnya.
Sambutan Warmah dan Pertukaran Informasi Pengalaman Organisasi
Kedatangan rombongan legislatif dari Sumatera Selatan tersebut diterima langsung oleh Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani, bersama jajaran pengurus harian, kepala markas, serta para kepala bidang teknis di Lantai 10 Gedung PMI Provinsi DKI Jakarta.
Beky Mardani menyambut hangat inisiatif studi banding Komisi V DPRD Sumatera Selatan dan menegaskan komitmen PMI DKI Jakarta untuk selalu terbuka dalam berbagi pengetahuan, metodologi kerja, serta pengalaman praktis tata kelola keuangan organisasi kemanusiaan.
"Alhamdulillah, hari ini kami baru saja menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mencari informasi, berbagi pengalaman, serta mempelajari bagaimana mengelola dana hibah APBD," ungkap Beky Mardani.
Menurut Beky, keberhasilan dalam efisiensi pengelolaan dana hibah tidak lepas dari sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan transparansi internal manajemen organisasi. Ia berharap pertukaran informasi ini dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitatif efektivitas layanan kemanusiaan di Provinsi Sumatera Selatan.
"Kami berharap informasi dan pengalaman yang diperoleh selama kunjungan ini dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi DPRD Provinsi Sumatera Selatan," jelas Beky dalam pemaparannya.
"Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera. Semoga silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi sesama," tutupnya.
Penguatan Kapasitas Organisasi Kemanusiaan Lintas Provinsi
Kegiatan kunjungan kerja dan studi banding ini bukan sekadar agenda administratif seremonial semata, melainkan bagian dari langkah transformatif untuk memperkuat kapasitas pelayanan PMI di tingkat daerah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai formulasi penganggaran, pengawasan internal, dan audit pertanggungjawaban dana hibah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan berupaya memformulasikan kebijakan legislatif yang kondusif bagi operasional PMI Sumatera Selatan.
Tata kelola yang akuntabel dan transparan pada dana APBD menjadi fondasi utama agar setiap rupiah dana bantuan dapat dikonversi secara maksimal menjadi program pelayanan nyata di tengah masyarakat. Hal ini mencakup pemenuhan ketersediaan stok darah aman, efisiensi tanggap darurat bencana, penguatan kapasitas relawan, hingga perluasan jangkauan edukasi kesehatan masyarakat.
Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tubuh PMI menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan kepercayaan publik (public trust). Kunjungan studi banding ini membuktikan bahwa adaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) dari daerah lain dapat mempercepat proses reformasi birokrasi dan operasional di tingkat lokal. PMI DKI Jakarta dalam hal ini bertindak tidak hanya sebagai penerima hibah, tetapi juga sebagai fasilitator pengetahuan yang siap membimbing pilar kemanusiaan di daerah lain.
Daftar Hadir Kunjungan Kerja Antarlembaga
Pertemuan resmi antarlembaga ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan pengurus, pejabat teknis, serta anggota dewan dari kedua belah pihak:
Jajaran PMI Provinsi DKI Jakarta:
- Beky Mardani — Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Fahrullah — Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Herwansyah — Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- Muhammad Muchtar — Kepala Markas PMI DKI Jakarta
- Mega Purwandani — Kepala Bidang Keuangan
- dr. Endang Pratiwi — Kepala Bidang Pelayanan Darah
- dr. Dede — Kepala Bidang Pelayanan Darah
Jajaran Delegasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan:
- Alwis Gani — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- David Hardianto Aljufri — Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Lury Elza Alex Noerdin — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Zaitun — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Roudhotul Jannah — Tenaga Ahli Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
- Rino — Staf Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Melalui pertemuan komprehensif ini, diharapkan terjalin kemitraan strategis yang berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tata kelola anggaran, tetapi juga memperluas dampak sosial pelayanan kemanusiaan di seluruh Indonesia.
Sinergi Berkelanjutan Demi Peningkatan Layanan Masyarakat
Upaya kolaboratif antara legislatif daerah dan pengelola organisasi kemanusiaan ini menandai babak baru dalam modernisasi manajemen PMI di daerah. Dengan mengadopsi pola pengawasan dan skema kemitraan yang diterapkan di DKI Jakarta, DPRD Sumatera Selatan optimistis dapat menyusun regulasi pendukung yang lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi kemanusiaan di wilayahnya.
Transparansi dalam pengalokasian dana hibah APBD diharapkan dapat memicu partisipasi masyarakat yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kredibilitas lembaga di mata para pemangku kepentingan. Harapannya, hasil dari kunjungan kerja ini dapat segera dimplementasikan secara bertahap melalui penyusunan skema hibah yang lebih terukur, transparan, serta berfokus pada hasil pelayanan kemanusiaan yang berkesinambungan.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Baca Juga:
Post a Comment