Komitmen PMI Blitar: Dari Sinergi Wilayah Hingga Sertifikasi CPOB Pasca-Rakernis UDD Regional IV di Labuan Bajo
ANEWS.co, MANGGARAI BARAT – Palang Merah Indonesia (PMI) terus bergerak dinamis dalam memperkuat pilar ketahanan darah nasional. Langkah ini krusial demi menjamin ketersediaan pasokan darah yang aman, higienis, berkualitas tinggi, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sebagai bagian dari langkah taktis dan strategis tersebut, PMI menyelenggarakan agenda akbar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Unit Donor Darah (UDD) Regional IV Tahun 2026. Pertemuan berskala lintas provinsi ini diselenggarakan selama empat hari penuh, mulai dari 14 hingga 17 Juli 2026, bertempat di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sektor kepulauan di Indonesia Tengah dan Timur sering kali menghadapi tantangan logistik yang kompleks dalam distribusi dan penyediaan darah. Oleh karena itu, Labuan Bajo dipilih sebagai episentrum konsolidasi bagi ratusan perwakilan pengurus dan kepala UDD dari berbagai provinsi, khususnya wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menyadari pentingnya penyelarasan mutu dan akselerasi profesionalisme ini, PMI Kabupaten Blitar tidak ingin sekadar menjadi penonton pasif. Mereka mengirimkan delegasi terbaiknya guna menyerap perkembangan teknologi medis terbaru, mengadopsi regulasi tata kelola modern, serta memperkuat jejaring kolaborasi antardaerah demi meningkatkan taraf pelayanan kesehatan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Blitar Raya.
Lanskap Strategis Ketahanan Darah Regional IV
Tantangan pemenuhan kebutuhan darah secara nasional kini telah bergeser dari sekadar kuantitas menuju penjaminan kualitas dan keamanan biologis yang ketat. Pada forum Regional IV ini, isu penyeragaman standar kualitas menjadi topik paling hangat. Wilayah kerja Regional IV mencakup daerah dengan karakteristik geografis yang beragam—mulai dari wilayah perkotaan padat di Jawa Timur hingga wilayah kepulauan di NTT. Kesenjangan fasilitas laboratorium, kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta sistem logistik distribusi rantai dingin (cold chain) antardaerah kerap menjadi kendala dalam penyediaan darah yang merata.
Delegasi PMI Kabupaten Blitar hadir di Labuan Bajo dengan kesadaran penuh akan tantangan tersebut. Mereka membawa misi membawa pulang formula taktis yang dapat segera diterapkan di daerah asal. Perwakilan Blitar dipimpin langsung oleh tiga pilar pimpinan utama, yaitu: Drs. Rijanto, MM (Ketua PMI Kabupaten Blitar), Sunu Ali Wardhana (Sekretaris PMI Kabupaten Blitar), dan dr. Pravita Rinanti (Kepala UDD PMI Kabupaten Blitar)
Kehadiran ketiga tokoh kunci ini memastikan bahwa setiap dimensi kebijakan—mulai dari kebijakan politis-strategis, tata kelola manajerial organisasi, hingga teknis medis laboratorium—dapat dikawal secara komprehensif tanpa ada celah yang terlewatkan.
Tiga Pilar Komitmen Pemimpin PMI Kabupaten Blitar
Keikutsertaan aktif delegasi Kabupaten Blitar melahirkan pemikiran-pemikiran visioner yang disuarakan dalam sidang-sidang komisi Rakernis. Tiga pimpinan ini membagi fokus mereka ke dalam tiga pilar komitmen utama yang saling terintegrasi:
1. Pilar Sinergi Wilayah: Membuka Sumbatan Operasional Daerah
Ketua PMI Kabupaten Blitar, Drs. Rijanto, MM, yang juga Bupati Blitar, menekankan pentingnya meruntuhkan ego sektoral antardaerah.
Menurut Rijanto, masalah kelangkaan golongan darah tertentu atau kendala teknis peralatan laboratorium di suatu daerah seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat apabila sistem jejaring kerja sama lintas wilayah berfungsi secara optimal.
"Harapannya, dengan adanya agenda pertemuan regional yang komprehensif ini, segala bentuk permasalahan dan kendala teknis yang muncul terkait pelayanan darah dapat segera teratasi dengan baik. Forum ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan sebuah wadah pemecahan masalah konkret agar kualitas pelayanan darah kita terus meningkat dan jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu," tegas Rijanto di sela-sela sidang komisi.
Rijanto meyakini bahwa forum regional ini harus menghasilkan sistem rujukan dan distribusi darah yang dinamis (dynamic cross-sharing). Melalui sistem ini, daerah yang kelebihan pasokan (surplus) dapat menyokong daerah lain yang sedang mengalami krisis persediaan, terutama pada masa-masa krusial seperti hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam.
2. Pilar Organisasi: Akuntabilitas dan Responsivitas Manajemen
Jika Rijanto berbicara pada tataran sinergi makro, maka Sekretaris PMI Kabupaten Blitar, Sunu Ali Wardhana, menarik fokus pada penguatan internal organisasi.
Sunu menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik (public trust) adalah aset terbesar bagi organisasi kemanusiaan seperti PMI. Kepercayaan tersebut hanya dapat dijaga apabila tata kelola manajemen operasional dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien.
"Fokus utama kami ke depan adalah memastikan pelayanan dan tata kelola manajemen berjalan secara lebih terintegrasi, transparan, dan responsif. Penguatan tata kelola ini menjadi modal utama kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional dan berstandar tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan," ungkap Sunu Ali Wardhana secara lugas.
Baginya, digitalisasi administrasi dan transparansi pelaporan keuangan serta logistik adalah hal yang wajib diterapkan. PMI Blitar berkomitmen untuk terus mereduksi proses birokrasi yang lambat agar penyaluran bantuan darah kepada pasien di rumah sakit dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan bebas dari pungutan yang tidak sah.
3. Pilar Medis & Standardisasi: Menuju Sertifikasi Industri CPOB
Pilar ketiga yang tidak kalah krusial adalah kesiapan teknis laboratorium dan standardisasi medis yang dikawal langsung oleh Kepala UDD PMI Kabupaten Blitar, dr. Pravita Rinanti.
Dalam industri medis modern, darah tidak lagi dipandang sekadar sebagai cairan biologis biasa, melainkan sebagai bahan baku produk terapi biologis yang harus bebas dari cemaran patogen. Oleh karena itu, penerapan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menjadi target mutlak yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi seluruh UDD di Indonesia.
"Kami dari UDD PMI Kabupaten Blitar mendukung penuh penerapan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sistem collecting site yang kami miliki saat ini. Kami akan terus berbenah, beradaptasi, dan berusaha keras untuk bisa hadir sepenuh hati dalam memberikan pelayanan darah yang terbaik, aman, dan berkualitas tinggi untuk masyarakat," ujar dr. Pravita Rinanti mantap.
Sertifikasi CPOB pada UDD memastikan bahwa seluruh rangkaian proses—mulai dari seleksi donor, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, pengujian saring penyakit menular, hingga penyimpanan dan distribusi—memenuhi standar kualitas industri farmasi.
Kesiapan UDD Blitar untuk mengadopsi standar ini merupakan lompatan besar yang akan memposisikan mereka sebagai salah satu unit donor darah paling kredibel di Jawa Timur.
Membedah 16 Poin Rekomendasi Strategis Hasil Rakernis Regional IV
Selain menyuarakan gagasan lokal, delegasi PMI Kabupaten Blitar juga turut aktif merumuskan 16 Poin Usulan Rekomendasi Rakernis Regional IV yang disepakati oleh seluruh peserta forum. Rekomendasi ini dirancang sebagai peta jalan (roadmap) taktis yang wajib dieksekusi pasca-kegiatan di Labuan Bajo.
| No | Rekomendasi Strategis | Implementasi & Dampak Operasional bagi UDD Daerah |
| 1 | Akselerasi Legalitas | Mempercepat proses akreditasi fasilitas dan pengurusan izin operasional resmi bagi seluruh UDD agar memiliki payung hukum yang kuat dalam melayani pasien. |
| 2 | Roadmap CPOB | Menyusun dokumen peta jalan sertifikasi mutu industri farmasi, mengidentifikasi celah fasilitas, dan melakukan perbaikan bertahap menuju standar BPOM. |
| 3 | Digitalisasi SIMDONDAR | Mengintegrasikan Sistem Informasi Donor Darah secara nasional sehingga ketersediaan stok darah di setiap kabupaten/kota dapat dipantau langsung secara real-time. |
| 4 | Dashboard Transparansi | Membangun platform digital pemantauan kinerja regional guna mengevaluasi efisiensi operasional dan kualitas pelayanan masing-masing UDD secara berkala. |
| 5 | Standardisasi Distribusi | Memperkuat standar operasional prosedur (SOP) rantai dingin (cold chain) selama proses pengiriman darah dari UDD ke bank darah rumah sakit agar sel darah tidak rusak. |
| 6 | Standar BPPD | Menyeragamkan formulasi Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) serta sistem klaim piutang jaminan kesehatan guna menghindari disparitas tarif antardaerah. |
| 7 | Advokasi Anggaran | Melakukan lobi aktif kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mengalokasikan dana hibah APBD demi pemenuhan sarana dan prasarana medis yang mahal. |
| 8 | Kompetensi SDM | Mengadakan pelatihan teknis berkelanjutan serta audit mutu berkala untuk seluruh petugas laboratorium, pencari pelestari donor darah (PPDS), dan tenaga medis. |
| 9 | Kemandirian Plasma | Mempersiapkan infrastruktur UDD daerah agar memenuhi syarat kelayakan sebagai collecting site plasma guna menyokong industri fraksionasi plasma nasional. |
| 10 | Monitoring Berkala | Melakukan evaluasi kinerja dan capaian program kerja strategis setiap triwulan demi memastikan target tahunan organisasi tercapai secara konsisten. |
| 11 | Modernisasi Teknologi | Mengupgrade metode skrining penyakit menular lewat transfusi darah (IMTD)—seperti HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C—dari metode konvensional (rapid test) ke teknologi mutakhir berbasis Chemiluminescence Immunoassay (ChLIA). |
| 12 | Donor Sukarela | Menggeser ketergantungan dari donor pengganti (keluarga) ke donor darah sukarela (DDS) yang rutin mendonorkan darahnya setiap 2–3 bulan demi stok yang lebih aman. |
| 13 | Apresiasi Donor | Menyelenggarakan penghargaan rutin bagi para donor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali sebagai bentuk penghormatan kemanusiaan. |
| 14 | Redefinisi Indikator | Menghitung rasio kecukupan stok darah daerah sebesar 2% dari total jumlah penduduk berdasarkan kalkulasi komponen darah, bukan lagi sekadar kantong darah utuh (whole blood). |
| 15 | Advokasi UPD RS | Menata regulasi operasional Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UPD RS) agar terjadi kolaborasi yang harmonis dengan UDD PMI tanpa adanya tumpang tindih fungsi. |
| 16 | Optimalisasi Whole Blood | Memaksimalkan pengolahan darah utuh agar dapat diurai menjadi komponen-komponen penting yang bernilai tinggi untuk kebutuhan fraksionasi industri obat-obatan. |
Langkah Nyata PMI Kabupaten Blitar Pasca-Rakernis
Sekembalinya delegasi dari Labuan Bajo, tantangan sesungguhnya adalah mengimplementasikan seluruh rekomendasi tersebut ke dalam rencana strategis lokal PMI Kabupaten Blitar. Langkah pertama yang disiapkan adalah melakukan audit internal menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur laboratorium UDD di Blitar.
Dokter Pravita Rinanti menjelaskan bahwa migrasi teknologi dari rapid test ke ChLIA (Chemiluminescence Immunoassay) akan menjadi salah satu fokus teknis jangka menengah. Teknologi ChLIA memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode uji saring konvensional. Hal ini meminimalkan risiko lolosnya virus berbahaya dalam darah donor pada fase window period (masa di mana virus sudah masuk ke dalam tubuh tetapi belum terdeteksi oleh alat uji biasa).
Di sisi lain, Drs. Rijanto dan Sunu Ali Wardhana akan bergerak cepat melakukan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Advokasi anggaran dan penguatan regulasi lokal diperlukan agar program sertifikasi CPOB ini mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kebijakan daerah. Kerja sama yang sinergis antara PMI, Pemerintah Daerah, dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan darah yang mandiri, modern, dan bebas dari isu kelangkaan pasokan darah di Blitar Raya.
Kehadiran aktif dan komitmen konkret dari ketiga pilar pimpinan PMI Kabupaten Blitar di kancah regional ini membuktikan bahwa pengelolaan organisasi kemanusiaan modern saat ini tidak boleh lagi dijalankan dengan metode konvensional. Dibutuhkan kombinasi apik antara kepemimpinan yang bervisi luas, tata kelola administrasi yang transparan, adopsi teknologi medis mutakhir, serta ketulusan hati untuk melayani seluruh lapisan masyarakat secara maksimal tanpa pamrih.
Post a Comment