PMI Jatim Siapkan Respons 6 Jam Hadapi Ancaman Kekeringan El Niño 2026

ANEWS.co, SURABAYA –  Ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena El Niño yang diproyeksikan melanda Jawa Timur mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Bidang Penanggulangan Bencana (PB) se-Jawa Timur yang digelar di Markas PMI Jatim, Jalan Karang Menjangan Nomor 22 Surabaya, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan bertema Operasi Kemanusiaan Dampak El Niño Tahun 2026 itu diikuti staf bidang penanggulangan bencana dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Rapat dibuka Wakil Ketua PMI Jatim Edi Indrayana didampingi Sekretaris Dwi Suyanto dan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Edi Purwinarto.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah menyatukan langkah operasional, memperkuat koordinasi dengan BPBD dan BMKG, serta memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan.

Wakil Ketua PMI Jatim, Edi Indrayana, menegaskan hasil rapat kerja harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Menurutnya, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci keberhasilan pelayanan kemanusiaan ketika dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.

“Kesiapsiagaan yang matang di lapangan akan menjadi penentu utama efektivitas pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak. Saya mengapresiasi langkah cepat Bidang PB dalam menyatukan persepsi operasional distribusi logistik ini sejak dini,” kata Edi.

Data terbaru BPBD Provinsi Jawa Timur menunjukkan potensi kekeringan tahun ini dapat menjangkau 29 kabupaten dan kota. Kondisi tersebut memperkuat berbagai laporan mengenai wilayah-wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang menjelang puncak musim kemarau.

Merespons situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan hingga September 2026. Status tersebut menjadi dasar percepatan penanganan, termasuk dukungan distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat.

Perwakilan BPBD Jawa Timur, Suprapto, menjelaskan status siaga darurat memberikan kemudahan dari sisi regulasi, penganggaran, hingga mobilisasi armada bantuan lintas lembaga.

Hingga Juli 2026, tercatat 11 daerah telah menetapkan status siaga kekeringan dan enam kabupaten telah melakukan distribusi air bersih secara mandiri. Mengingat keterbatasan armada tangki di sejumlah daerah, BPBD mengimbau seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan tidak menumpuk di satu lokasi.

Salah satu langkah yang disepakati adalah pemanfaatan armada tangki penyehatan lingkungan yang disiagakan di gudang regional PMI di Gresik untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih.

Berdasarkan analisis BMKG, fenomena El Niño dengan intensitas moderat hingga kuat diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan curah hujan dan mengurangi cadangan air tanah di berbagai wilayah Jawa Timur.

Prakirawan BMKG Jawa Timur, Rendy, menjelaskan massa udara basah yang biasanya membentuk awan hujan saat ini bergerak menjauh dari wilayah Indonesia sehingga kondisi cuaca menjadi lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemetaan BMKG menunjukkan sekitar 71,6 persen zona musim di Jawa Timur diperkirakan memasuki puncak kemarau pada Agustus 2026. Masyarakat diimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan mewaspadai peningkatan suhu udara yang dapat mencapai 40 hingga 42 derajat Celsius saat puncak kemarau.

Fokus utama koordinasi antara PMI, BPBD, dan BMKG juga menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan tahun 2026 guna meminimalkan risiko bagi masyarakat terdampak.

Selain memastikan ketersediaan air, PMI juga menekankan aspek kualitas dan keamanan air yang didistribusikan kepada masyarakat.

Praktisi WASH PMI, Mirta Krisna, menegaskan seluruh armada tangki PMI wajib menggunakan material stainless steel food grade untuk mencegah kontaminasi akibat korosi. Relawan juga diminta tidak mengambil sumber air yang berdekatan dengan kawasan permukiman guna menghindari pencemaran limbah domestik.

Sebagai alternatif, PMI diarahkan memanfaatkan sumur darurat yang dibangun Kementerian ESDM. Sebelum didistribusikan kepada warga, sampel air wajib menjalani pengujian untuk memastikan bebas dari bakteri E. coli.

Relawan juga diinstruksikan menerapkan prosedur distribusi yang ketat. Langkah tersebut sejalan dengan berbagai pengalaman relawan saat mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga di daerah terdampak yang mengedepankan aspek keamanan, efisiensi, dan pelayanan kemanusiaan.

Sementara itu, Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Ahmad Rifai, mengatakan operasi lapangan akan dimulai dari pemantauan cuaca, asesmen cepat di tingkat desa, mobilisasi personel, hingga kesiapan unit pengolahan air mandiri yang berada di Gresik.

Menurutnya, PMI menerapkan target waktu respons maksimal enam jam setelah informasi kekeringan terverifikasi.

Untuk wilayah dengan akses sulit, PMI menyiapkan sejumlah skema distribusi alternatif, mulai dari penggunaan kendaraan bak terbuka yang dimodifikasi, pemanfaatan jaringan pipa swadaya masyarakat, hingga kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Timur, Edi Purwinarto, menegaskan PMI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam penanganan bencana kekeringan.

Penulis: Amin
Editor: Redaksi