PMI Manggarai Timur Tetapkan 3 Wilayah Prioritas Usai Evaluasi Respon Gempa Flores
Rapat evaluasi digelar di Markas PMI Manggarai Timur, Lehong, Borong, Selasa (6/10/2026), melibatkan pengurus, staf, relawan, pendamping lapangan, serta perwakilan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah evaluasi ini dilakukan setelah lebih dari satu bulan PMI bersama relawan menjalankan berbagai layanan kemanusiaan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores. Selama masa tanggap darurat, PMI menjalankan asesmen kebutuhan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, dukungan psikososial, Restoring Family Links (RFL), hingga aktivasi posko lapangan.
Wakil Ketua PMI Manggarai Timur, Konstantinus E. Rada, mengatakan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas layanan sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat pada tahap berikutnya.
Menurutnya, berbagai layanan yang telah diberikan selama masa tanggap darurat telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak pascabencana. Namun, setiap intervensi kemanusiaan perlu ditinjau kembali guna mengetahui capaian, hambatan, dan peluang perbaikan.
"Semua kegiatan yang telah dilakukan perlu dievaluasi agar diketahui capaian, tantangan dan kebijakan yang tepat untuk dilakukan ke depan. Dengan demikian PMI dapat terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat terdampak," ujarnya.
Kapasitas Relawan Jadi Catatan Penting
Dalam evaluasi tersebut, kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus. Sekretaris PMI Manggarai Timur, Robertus Alang, menilai pengalaman selama respon tanggap darurat menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi relawan melalui pelatihan berkelanjutan.
Ia mengakui tidak seluruh relawan memiliki latar belakang pelatihan yang sama. Meski demikian, sistem pendampingan dan On The Job Training (OJT) yang diterapkan selama operasi kemanusiaan dinilai cukup membantu peningkatan kemampuan relawan di lapangan.
Selain itu, aspek keselamatan petugas juga menjadi perhatian penting. Dalam operasi kebencanaan, relawan tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menjaga keamanan dan keselamatan diri selama bertugas.
"Kapasitas layanan dan SDM harus dievaluasi agar diketahui efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan serta kebutuhan penguatan di masa mendatang," kata Robertus.
Dari Tanggap Darurat ke Masa Pemulihan
Kepala Markas PMI Manggarai Timur, Alfred Tuname, menjelaskan bahwa hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja selama masa transisi menuju pemulihan yang berlangsung hingga Desember 2026.
Menurut Alfred, karakteristik kebutuhan masyarakat pada fase transisi berbeda dengan masa tanggap darurat. Karena itu, PMI tidak lagi menjalankan seluruh jenis layanan seperti sebelumnya, melainkan fokus pada sektor yang paling dibutuhkan masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar sumber daya organisasi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berdampak langsung kepada kelompok terdampak.
"Evaluasi ini menjadi acuan untuk menentukan lokasi intervensi yang lebih spesifik dan layanan prioritas yang dibutuhkan masyarakat pada masa transisi," ujarnya.
Perbaikan Tata Kelola Data dan Pelaporan
Selain substansi layanan, evaluasi juga menyoroti aspek administrasi dan pelaporan. Koordinator Posko PMI Manggarai Timur, Ori Bomo, mengungkapkan masih ditemukan penumpukan laporan selama fase tanggap darurat karena petugas lebih fokus pada pelayanan lapangan.
Padahal, data layanan secara real time memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, penyusunan laporan, serta koordinasi dengan PMI Provinsi maupun PMI Pusat.
Karena itu, setiap koordinator layanan diminta memperkuat mekanisme pelaporan, memperbarui data kegiatan secara berkala, serta memastikan seluruh administrasi lapangan terdokumentasi dengan baik.
Menurut Ori, catatan yang diberikan PMI Pusat maupun PMI NTT selama monitoring lapangan harus menjadi bahan pembelajaran bersama untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.
Tiga Kecamatan dan Tujuh Layanan Prioritas
Hasil evaluasi akhirnya menetapkan tiga wilayah prioritas yang akan menjadi fokus intervensi selama masa transisi pemulihan, yakni Kecamatan Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Sambi Rampas.
Ketiga wilayah tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerusakan, dampak yang ditimbulkan gempa, serta kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan pendampingan.
Selain wilayah prioritas, PMI Manggarai Timur juga menetapkan tujuh layanan utama yang akan dijalankan selama masa transisi. Layanan tersebut meliputi:
- WASH (air bersih dan sanitasi)
- Pelayanan kesehatan
- Dukungan psikososial (PSS)
- Promosi kesehatan
- Distribusi logistik
- Shelter atau hunian sementara
- Dapur umum
Sementara itu, aktivasi posko tetap dipertahankan sebagai pusat koordinasi, data dan informasi terpadu selama masa pemulihan berlangsung.
Fokus pada Dampak yang Lebih Besar
Perwakilan PMI Provinsi NTT sekaligus Koordinator Lapangan TDB Gempa Flores, Adrian Jeharun, memberikan apresiasi terhadap kerja keras pengurus, staf dan relawan PMI Manggarai Timur selama fase tanggap darurat.
Ia menilai keterbatasan kapasitas dan jumlah personel tidak mengurangi semangat relawan untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah sulit.
Menurut Adrian, langkah PMI Manggarai Timur memetakan wilayah kerja dan layanan prioritas merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program pada fase pemulihan.
Dengan fokus yang lebih terarah, layanan kemanusiaan diharapkan tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap proses pemulihan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan warga pascagempa.
Evaluasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan respon kemanusiaan tidak hanya diukur melalui jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga kemampuan organisasi melakukan pembelajaran, memperbaiki kelemahan, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi pusat setiap intervensi kemanusiaan.
Post a Comment