Respon Awal Kekeringan di Lumajang Akibat El-Nino PMI Lakukan Assesment

ANEWS.co, LUMAJANG – Dampak fenomena iklim El Nino yang memicu kemarau panjang kian meluas di wilayah Jawa Timur, tidak terkecuali di Kabupaten Lumajang. Guna mengantisipasi krisis air bersih yang semakin mencekik aktivitas harian warga, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lumajang bergerak cepat mengambil langkah taktis. Organisasi kemanusiaan ini langsung menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk melakukan kaji cepat atau assessment mendalam di sejumlah titik terdampak paling parah. Langkah awal ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata PMI dalam merespons status tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang sendiri tertuang dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/282/KEP/427.12/2026. Melalui surat keputusan resmi tersebut, status kedaruratan dinyatakan berlaku selama 90 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli 2026 hingga 7 Oktober 2026 mendatang. Adanya payung hukum ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen kebencanaan, termasuk PMI, untuk segera mengintegrasikan seluruh kekuatan logistik dan personel demi menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.

Berdasarkan data pemetaan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, krisis air bersih akibat kekeringan ini telah melanda sedikitnya enam kecamatan yang mencakup 19 desa tersebar. Wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah tersebut meliputi Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Padang, Senduro, dan Gucialit. Sebagian besar daerah ini berada di kawasan dataran tinggi yang sumber mata air alaminya mulai menyusut drastis atau bahkan mati total akibat minimnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir.

Pengurus PMI Kabupaten Lumajang, Nurhadi Santoso, menegaskan bahwa tindakan assessment yang dilakukan oleh personel relawan di lapangan menjadi kunci utama agar bantuan yang disalurkan nantinya tepat sasaran dan tepat volume. Menurutnya, karakteristik kebutuhan air di tiap dusun berbeda-beda, tergantung pada jumlah kepala keluarga dan ketersediaan bak penampungan air umum atau tandon di lokasi tersebut.

Nurhadi menambahkan, pengumpulan data primer yang akurat di lapangan akan sangat membantu mempercepat proses distribusi air bersih secara berkala. Pasalnya, PMI tidak ingin bantuan air justru menumpuk di satu wilayah saja, sementara ada dusun terpencil lain yang sama sekali belum tersentuh bantuan medis maupun logistik air bersih. Hasil data dari assessment ini juga langsung dikoordinasikan secara berkala dengan Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang agar tercipta pemerataan distribusi.

Kondisi di lapangan memang menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan. Di beberapa desa di Kecamatan Ranuyoso dan Klakah, lahan pertanian warga tampak mulai mengering dan tanahnya retak-retak. Tanaman pangan yang menjadi tumpuan ekonomi warga, seperti jagung dan padi, terancam gagal panen akibat tidak adanya pasokan air irigasi. Warga setempat terpaksa harus membeli air bersih dari tangki swasta dengan harga tinggi atau berjalan kaki hingga beberapa kilometer ke sumber mata air yang tersisa hanya untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum.

Melihat kondisi tersebut, PMI Lumajang telah menyiapkan skenario matang untuk pengerahan armada truk tangki air bersih milik organisasi. Selain armada internal, koordinasi dengan pihak jejaring relawan, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta terus diperkuat melalui skema kemitraan. Langkah antisipasi juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan meluasnya wilayah terdampak krisis air hingga ke sektor hilir pertanian dalam beberapa minggu ke depan.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana kekeringan yang berdurasi panjang ini. Penanganan dampak kemarau tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan butuh gotong royong terpadu. Selain fokus pada penyaluran air untuk kebutuhan domestik rumah tangga, pemerintah daerah melalui dinas terkait juga tengah mengupayakan langkah perbaikan pada belasan titik saluran irigasi dan bendung di wilayah pedesaan guna mengamankan ketahanan pangan masyarakat.

Hingga saat ini, tim assessment PMI Lumajang masih terus berada di area terdampak untuk memantau fluktuasi pasokan air di permukiman. Masyarakat luas, khususnya yang berada di kawasan rawan kekeringan, diimbau untuk menggunakan pasokan air secara bijaksana, hemat, dan memprioritaskannya untuk kebutuhan mendesak seperti konsumsi dan sanitasi dasar. Pengurus PMI Lumajang juga membuka pintu komunikasi lebar-lebar bagi pihak perangkat desa yang ingin melaporkan adanya lonjakan kebutuhan air bersih secara mendadak di wilayahnya. 

Penulis: Amin 

Editor: Redaksi