Pemkab Lumajang Raih Opini WTP Kedelapan Berturut-turut: Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas yang Kuat
anews.co, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ini menandai kedelapan kalinya secara berturut-turut Kabupaten Lumajang memperoleh pengakuan tersebut.
Prestasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Opini WTP ini diterima langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026).
Bupati Lumajang menyampaikan rasa syukur atas capaian ini sekaligus menegaskan bahwa hal ini menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.
Bupati Indah Amperawati menilai bahwa pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Hari ini saya bersama Ketua DPRD menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan guna mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
Bupati Lumajang juga menekankan bahwa raihannya adalah hasil kerja sama seluruh perangkat daerah, dukungan dari DPRD, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, keberhasilan ini menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.
“Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP tentu menjadi capaian yang patut disyukuri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agus Triyono.
Agus menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK adalah bagian dari mekanisme evaluasi yang penting untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan program pembangunan daerah.
Ini bukan sekadar capaian administrasi, tetapi juga merupakan fondasi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan capaian WTP kedelapan secara berturut-turut ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai pembaca, Anda dapat mengikuti perkembangan terbaru mengenai kemajuan tata kelola pemerintahan dan upaya pembangunan di Kabupaten Lumajang dengan mengikuti publikasi resmi pemerintah kabupaten ini.
Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Further Reading:
Post a Comment