Aksi Damai, Ribuan Guru Honorer di Ponorogo Tuntut Pemkab Buka Dapodik
anews.co, Ponorogo - Ribuan guru honorer non Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Selasa, 26 Mei 2026.
Aksi ini ditujukan untuk menuntut pengakuan dan kejelasan status mereka sebagai bagian penting dari tenaga pendidik di Indonesia.
Dalam aksi tersebut, para guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo membawa poster berisi tuntutan dan aspirasi.
Mereka mengungkapkan rasa frustasi karena meski telah bertahun-tahun mengabdi, hingga kini keberadaan mereka belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kondisi ini menghalangi mereka untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program yang disediakan pemerintah pusat.
Mahmud Danuri, Ketua Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dari keresahan dan keprihatinan para guru honorer yang merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Mahmud menjelaskan, jumlah guru honorer non Dapodik di Ponorogo diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Para guru ini ingin mendapatkan akses masuk ke dalam sistem Dapodik, yang menjadi acuan utama berbagai program dan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat.
"Semua program dari pusat itu acuannya lewat Dapodik. Kuncinya ada di daerah. Kami hanya ingin bisa masuk Dapodik, tidak ada tuntutan lain," ungkap Mahmud.
Dia juga menekankan bahwa penutupan akses pendataan Dapodik sejak tahun 2020 di Ponorogo menjadi salah satu penghambat utama bagi para guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, kesejahteraan para guru honorer non Dapodik masih sangat memprihatinkan. Sebagian menerima honor yang jauh dari kata layak, yaitu sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, yang bersumber dari dana komite sekolah maupun BOS.
Dalam menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi para guru honorer.
"Kami akan kawal aspirasi ini dan membuka ruang diskusi bersama pemerintah daerah serta teman-teman guru honorer," tandas Riyanto.
DPRD berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan guru honorer untuk mencari solusi terbaik bagi masalah tersebut.
Secara keseluruhan, aksi damai ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan restrukturisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pengakuan dan perlindungan guru honorer.
Pemkab Ponorogo diharapkan dapat merespon dengan baik dan membuka akses pendataan Dapodik, demi meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan yang lebih layak bagi para tenaga pendidik yang telah berjasa bagi kemajuan pendidikan di daerah.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Further Reading:
Post a Comment