Puluhan Warga Watukarung Desak Transparansi, 4 Pegawai BUMDes Diduga Bermain
 |
| Danur Suprapto, SH., MH, Kuasa Hukum Forum Masyarakat Peduli Desa Watukarung |
Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Watukarung (FM PDW) melakukan audensi dengan pengurus BUMDes yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Watukarung.
Rapat Dengar Keterangan (RDK) yang dipimpin oleh PJ Kepala Desa Watukarung, Nurwiyono, berlangsung hampir tiga jam.
Rapat Dengar Keterangan (RDK) yang dipimpin oleh PJ Kepala Desa Watukarung, Nurwiyono, berlangsung hampir tiga jam.
Nurwiyono mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum mencari solusi dan klarifikasi agar permasalahan dapat terurai dengan jelas.
Kuasa hukum FM PDW, Danur Suprapto, SH., MH., menyampaikan bahwa dalam dialog tersebut ditemukan banyak kejanggalan terkait pengelolaan dana BUMDes.
"Mari ajang diskusi atau hearing ini kita jadikan momentum cari solusi dan bentuk klarifikasi agar permasalahan jernih," ujarnya.
Kuasa hukum FM PDW, Danur Suprapto, SH., MH., menyampaikan bahwa dalam dialog tersebut ditemukan banyak kejanggalan terkait pengelolaan dana BUMDes.
Menurutnya, dari 35 pertanyaan yang diajukan, terdapat indikasi lebih dari sepuluh pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan dan penyimpangan dana BUMDes.
Namun, data tersebut belum dibuka ke publik karena masih menunggu tanggapan resmi dari pihak pengurus BUMDes.
Lebih lanjut, Danur menegaskan bahwa ada empat oknum pegawai BUMDes yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana, baik korupsi maupun penggelapan dana
Sementara itu, Ketua FM PDW, Hadi Riono atau biasa disapa Edi, menegaskan bahwa BUMDes adalah milik seluruh masyarakat Watukarung, bukan milik golongan tertentu.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi agar dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya demi kesejahteraan bersama.
"Kami masih menunggu surat somasi dibalas dengan etika baik untuk minta keterbukaan dan transparansi," kata Danur.
Lebih lanjut, Danur menegaskan bahwa ada empat oknum pegawai BUMDes yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana, baik korupsi maupun penggelapan dana
"Kami sebagai kuasa hukum tidak serta merta menyeret oknum tersebut ke ranah pidana tanpa persetujuan pemberi kuasa. Jika pengurus BUMDes kooperatif, situasi bisa berbeda," ujarnya.
Sementara itu, Ketua FM PDW, Hadi Riono atau biasa disapa Edi, menegaskan bahwa BUMDes adalah milik seluruh masyarakat Watukarung, bukan milik golongan tertentu.
Ia menuntut pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel atas penggunaan dana tersebut.
"Kami bersama masyarakat dan didampingi kuasa hukum dengan tegas meminta buka-bukaan untuk kejelasan uang tersebut kemana dan dimana," tegasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi agar dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya demi kesejahteraan bersama.
Pemerintah Desa Watukarung dan pengurus BUMDes diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi yang jelas demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Further Reading:
Post a Comment