Adang Rochjana Kembali Pimpin PMI Jabar
anews.co, Bandung – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan kembali Irjen Pol (Purn) Drs. H. Adang Rochjana sebagai Ketua Pengurus untuk masa bakti 2021–2026. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi pada penutupan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-XVII yang digelar di Hotel Preanger, Kota Bandung. Pertemuan strategis lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi PMI Jawa Barat untuk bertransformasi menjadi organisasi kemanusiaan yang lebih modern, mandiri, dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama di era digital 4.0 dan 5.0.
Musprov XVII PMI Jawa Barat mengusung tema yang progresif: "Mari kita tingkatkan solidaritas terwujudnya relawan yang kuat, birokratif, mandiri dan kolaboratif guna mewujudkan masyarakat Jawa Barat Juara lahir dan batin". Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. Turut hadir jajaran petinggi organisasi, antara lain Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat H. Muhammad Muas, SH, Wakil Bendahara PMI Pusat Dwi Hartanto, serta Sekretaris sekaligus Ketua Panitia Musprov XVII Kombes Pol (Purn) H. Ruhanda, SE, M.Si. Forum ini juga diramaikan oleh seluruh pengurus Dewan Kehormatan PMI Jabar, perwakilan PMI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta mitra strategis dari instansi pemerintahan.
Evaluasi Kinerja dan Cetak Biru Organisasi Lima Tahun ke Depan
Kombes Pol (Purn) H. Ruhanda menjelaskan bahwa agenda utama dari Musprov XVII ini bukan sekadar memilih pemimpin baru. Forum ini dirancang sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan masa bakti 2016–2021 sekaligus menyusun rencana taktis ke depan.
Menurut Ruhanda, keterlibatan aktif dari Forum Relawan Jawa Barat dan pengurus daerah sangat krusial untuk memberikan masukan objektif. Hasil dari program kerja lima tahun lalu akan disempurnakan agar program kemanusiaan ke depan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menyelaraskan AD/ART dengan Regulasi Undang-Undang Terbaru
Satu poin krusial yang membedakan Musprov XVII ini dengan musyawarah sebelumnya adalah penerapan payung hukum baru. Forum ini menjadi Musprov pertama yang digelar setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
H. Muhammad Muas, SH, yang hadir mewakili Ketua Umum PMI Pusat Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, menegaskan bahwa seluruh struktur organisasi di tingkat daerah wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan undang-undang tersebut. Muas mengingatkan bahwa status PMI di mata hukum nasional kini jauh lebih kuat dan strategis.
"PMI dibentuk oleh negara, bukan pemerintah. Berarti negara bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan PMI. Negara dijalankan oleh pemerintah, sehingga pelindung PMI adalah pemerintah," tegas Muhammad Muas di hadapan para peserta musyawarah.
Sinergi Pemerintah dan PMI: Menjaga Semangat Gotong Royong Tanpa "Adu Otot"
Terpilihnya kembali Adang Rochjana secara aklamasi mencerminkan solidnya internal PMI Jawa Barat. Dalam pidatonya, Adang menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemprov Jawa Barat yang dinilai total dalam memberikan dukungan operasional, termasuk pengadaan armada kendaraan logistik kemanusiaan.
Adang juga menggarisbawahi bahwa filosofi pergerakan PMI Jabar ke depan akan selalu bersandar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Ia memastikan forum ini berjalan sejuk demi kepentingan masyarakat luas.
"Kami akan melaksanakan Musprov XVII ini dengan asas sila ke-3 dan sila 4. Kita merumuskan tugas kemanusiaan ini untuk kepentingan persatuan Indonesia. Musyawarah ini bukan untuk adu otot. Sehingga sudah ada yang tersirat dan tersurat untuk mendukung program Gubernur. Kami akan terus berkonsultasi dengan Gubernur karena kami ingin menjadi makmum yang baik," ungkap Adang Rochjana.
Dorongan Digitalisasi dari Ridwan Kamil: Telemedicine dan Kesejahteraan Relawan
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memanfaatkan momentum ini untuk memberikan pembekalan taktis bagi para relawan. Di tengah situasi dinamis penanganan kesehatan pascapandemi dan mitigasi bencana, pola kerja konvensional dinilai sudah tidak lagi mencukupi. PMI dituntut memiliki keahlian baru di bidang teknologi kesehatan digital.
Mengadopsi Teknologi Telemedicine Berbasis AI
Salah satu terobosan yang diusulkan oleh Ridwan Kamil adalah penguasaan teknologi telemedicine oleh para relawan PMI. Ia melihat sistem konsultasi medis jarak jauh dapat mempercepat pelayanan darurat di wilayah-wilayah pelosok Jawa Barat yang minim fasilitas kesehatan.
"Kalau bisa ini jadi skill PMI. Telemedicine ini kita konsultasikan ke Robot (AI). Dia mengumpulkan semua kasus dunia jadi perpustakaan jawaban. Itu digital, kuasai edukasinya oleh PMI untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ridwan Kamil.
Studi Kasus: Kolaborasi dengan E-Commerce untuk Kesejahteraan Relawan
Selain teknologi kesehatan, aspek kesejahteraan relawan di lapangan juga menjadi sorotan utama. Ridwan Kamil mengusulkan sebuah studi kasus model bisnis baru: mengawinkan gerakan kemanusiaan dengan ekosistem digital e-commerce.
Melalui skema kolaborasi ini, PMI dapat menggandeng platform belanja daring untuk mendistribusikan produk-produk kemanusiaan atau menggalang dana publik secara transparan. Keuntungan dari kemitraan tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk jaminan sosial, pelatihan bersertifikat, dan peningkatan fasilitas hidup para relawan di garda terdepan.
Sebagai kepala daerah, Ridwan Kamil berkomitmen untuk menjembatani jaringan tersebut. Ia siap menggunakan otoritasnya untuk melobi berbagai korporasi besar agar mau membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan dengan PMI Jawa Barat.
Tantangan Nyata: Manajemen Krisis Kesehatan Dua Arah
Berkaca dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, Ridwan Kamil mengingatkan bahwa keberhasilan penanggulangan krisis kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan satu arah dari pemerintah. Perlu ada kesadaran kolektif dari masyarakat yang digerakkan oleh elemen seperti PMI.
"Covid-19 ini adalah manajemen 2 arah, kalau hanya mengharapkan kebijakan pemerintah saja, tidak bisa selesai, ketika ada ketidaktaatan terjadilah kedaruratan. Virus ini jenisnya berganti-ganti. Sampai hari ini kita tidak paripurna memahami covid itu apa. Yang bisa kita sepakati penanganannya untuk yang sehat hanya 2 yaitu Prokes dan Vaksin," pungkasnya.
Dengan nakhoda baru yang berpengalaman dan visi digitalisasi yang jelas, PMI Provinsi Jawa Barat periode 2021–2026 kini menghadapi babak baru. Sinkronisasi antara regulasi UU Nomor 1 Tahun 2018, penguatan organisasi internal, serta adaptasi teknologi 4.0 dan 5.0 diharapkan mampu mencetak relawan Jabar yang tangguh, mandiri, dan siap membawa misi kemanusiaan ke level tertinggi.
Penulis: Amin
Editor: Redaksi
Baca Juga:
Post a Comment